Merawang, Bangka – Aktivitas tambang ilegal di Bukit Sambung Giri, Kabupaten Bangka, masih terus berlanjut meskipun sudah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah pemberitaan sebelumnya yang mengungkap eksploitasi liar di kawasan tersebut tampaknya tidak berdampak signifikan. Aparatur penegak hukum (APH) setempat pun seolah tak berdaya menghentikan kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum ini. Selasa (11/03/25).
Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: siapa sebenarnya sosok di balik aktivitas pertambangan ilegal ini? Apakah ada pihak berpengaruh yang melindungi operasi tersebut sehingga tetap berjalan tanpa hambatan?
Dalam pemberitaan sebelumnya, dugaan keterlibatan mantan Kepala Desa Jurung, berinisial SL, mencuat. Ia disebut-sebut memiliki peran penting dalam aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di kawasan Hutan Produksi (HP) dan wilayah yang masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Hal ini tentu menjadi sorotan tajam mengingat kawasan tersebut seharusnya berada di bawah regulasi ketat terkait eksploitasi sumber daya alam.
Kegiatan pertambangan ini bukan baru terjadi. Sejumlah informasi menyebutkan bahwa aktivitas ilegal ini sudah berlangsung cukup lama dan terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada pihak yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah keberanian para pelaku tambang ilegal di Bukit Sambung Giri. Meskipun sudah diberitakan dan menjadi perhatian publik, kegiatan ini tetap berjalan tanpa hambatan. Seolah kebal terhadap hukum, aktivitas pertambangan di kawasan ini terus berlangsung dengan bebas, seakan-akan menantang kewenangan APH yang seharusnya bertindak menegakkan aturan.
Banyak pihak mempertanyakan mengapa APH seolah tak berkutik dalam menangani masalah ini. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Ataukah ada keuntungan tertentu yang membuat penegakan hukum menjadi lemah? Dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam praktik ini pun semakin menguat di tengah masyarakat.
Selain masalah hukum, dampak lingkungan akibat tambang ilegal ini juga menjadi ancaman besar. Bukit Sambung Giri adalah salah satu kawasan yang seharusnya dilindungi, namun kini kondisinya semakin rusak akibat eksploitasi liar. Kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan potensi longsor menjadi risiko nyata yang mengintai warga sekitar.
Tidak hanya itu, aktivitas tambang ilegal ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan ini merasa dirugikan, baik dari segi ekonomi maupun kualitas lingkungan hidup. Jika dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan timbul ketegangan antara pihak yang pro dan kontra terhadap tambang ilegal ini.
Hingga saat ini, media masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait mengenai perkembangan terbaru terkait tambang ilegal di Bukit Sambung Giri. Namun, belum ada respons yang jelas mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh APH dan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ini.
Masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari APH untuk menghentikan aktivitas ilegal ini. Jika dibiarkan, maka bukan hanya lingkungan yang semakin rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin luntur.
Akankah aparat hukum akhirnya bertindak tegas? Atau apakah tambang ilegal ini akan terus beroperasi tanpa hambatan? Publik menunggu jawaban dan langkah nyata dari pihak berwenang.
(Red)
Baca Juga Berita Sebelumnya:
